undang undang tenaga kerja no 13 tahun 2003. Tanggal Putusan : Rabu, 27 Februari 2019. undang undang tenaga kerja no 13 tahun 2003

Ketenagakerjaan. perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourching di Yogyakarta tidak sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan dan syarat-syarat outsourcing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama bertahun-tahun, UU No 13 Tahun 2003 telah menjadi landasan hukum bagi ketentuan. tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 6 Tahun 2023 maka aturan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini adalah UU No. PUTUSAN Nomor 72/PUU-XIII/2015. 13 Tahun 2003, PP Pengupahan No. Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini,. 13/2003, harus memuat: a) Nama, alamat. Di dalam Undang-undang No. Ketentuan jam kerja ini mengatur. Tidak membayarkan upah kerja lembur. 13. Masalah ketenagakerjaan diatur dalam UU No. Ditetapkan: 25 Maret 2003. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. Total uang yang akan didapatkan Bayu: Rp42 juta + Rp21 juta + Rp 2,8 juta= Rp65,8 juta. 13 Tahun 2003 pada UU Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran dan haid. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Per-03 : Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang: SH 31: 187. Undang-Undang 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan: Undang-Undang No. 2. Peraturan tersebut tertulis dalam Undang-undang No. Belum lama ini Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Lembaga Pekerja. 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA . 13 tahun 2003, maka setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya. 13 Tahun 2003, selain itu karyawan magang tidak hanya diatur dalam undang undang saja, namun terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa. 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. RI No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan. 2003. Pensiun 2x Ketentuan Pesangon + 1x Ketentuan Penghargaan Masa Kerja + PenggantianPekerja/Serikat Buruh dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Tenaga Kerja No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (“UU 4/1997”) merupakan realisasi lebih lanjut dari Pasal 5 UU Ketenagakerjaan khusus untuk penyandang disabilitas. 44) Simak dan. 3. Adapun aturan mengenai upah pekerja yang sakit yang berlaku adalah ketentuan pada Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut: Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit. Undang-undang No 7 Prps 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock out) di Perusahaan, ajwatan dan badan yang Vital (LN No. Cuti dan Istirahat Mingguan UU Ketenagakerjaan vs UU Cipta Kerja. Sign in. Hartati, S. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 13. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi di dalam pasal 154 poin c disebutkan bahwa : “pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,UU No. 3 September 2008 dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi. 1. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. People of foreign citizenship available for a job (tenaga kerja asing) shall refer to visa holders of foreign citizenship [who come to Indonesia] with the intention of finding employment within Indonesia’s territory. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Dalam Undang- Undang No. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), pasal ini telah dicabut. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Jl. UU Ketenagakerjaan memiliki aturan turunan tentang pengupahan, yaitu Peraturan. 39, 2003 TENAGA KERJA. Dalam pasal 163 UU No. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia), dan anak-anak. Ikhtisar imbalan pasca-kerja sesuai UUK13/2003 disajikan pada Tabel1. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PUTUSAN Nomor 72/PUU-XIII/2015. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. UU No. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1970. Ikhtisar Putusan Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon. UU Ketenagakerjaan Baru (Updated) Dulu bernama RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan) menjadi Undang-Undang (26/02). Namun, waktu yang tepat untuk mulai mengambil cuti hamil pada setiap individu berbeda, tergantung pada kondisi kesehatan kehamilannya. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2. Pengujian UU No. 12. 138. Di beberapa perusahaan, jam kerja,waktu istirahat dan lembur dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Outsourcing menjadi sah sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). UU Ketenagakerjaan No. ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai. com - Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja UU No. Di dalam UUK, kita. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 51 (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. dan pengusaha, pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja. 13. Sedangkan pengertian ketenagakerjaan. Pasal 77 UUK berbunyi: (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. 1 Tahun 1970 tentang. 1. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;Undang undang nomor 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan : M 01: 9. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dirumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu. Berikut hak karyawan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. 10. No. penduduk dan tenaga kerja; b. Jadi, pasal-pasal yang tidak diubah atau dihapus di UU Ketenagakerjaan masih tetap berlaku. Undang-undang No. 6 Undang-Undang No. Pengaturan pemberian surat peringatan sebelumnya diatur dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan] By. Sedangkan UU No. Sebelumnya ia sempat menepis beberapa isu mengenai UU Cipta Kerja yang. •. Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur bahwa pekerja memasuki usia pensiun merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya. pasal 189, sedangkan ancaman sanksi administratif tercantum. Mari bersama kita pelajari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengupahan pekerja/buruh seperti UU Ketenagakerjaan No. KEP-125/Men/82 tentang . 1. No. 4. Kata Kunci: Outsourcing, Pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ABSTRACT This research is about outsourcing system and its relationship with Law No. Pekerja atau karyawan perempuan memiliki tambahan hak istimewa yang diatur di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut UU No. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat. Frasa “sektor usaha atau pekerjaan tertentu” disebutkan dalam Pasal 77 Undang-Undang No. KOMPAS. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Sedangkan cara hitung UPMK-nya adalah: Rp7 juta x 2 (kategori masa kerja 3 tahun lebih tetapi kurang dari 6 tahun) x 1 = Rp14 juta. Erwin Pasali. Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita. 13 tahun 2013 pasal 1 ayat 2, tenaga kerja merupakan tiap orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna memproduksi barang dan jasa baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. kondisi lingkungan kerja; g. UU Ketenagakerjaan No. e-jurnal Serat Acitya, 8(1), h. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing. Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 membahas hal-hal terkait masalah tenaga kerja di Indonesia, yang dijabarkan pada beberapa bab dan pasal-pasal. Pengusaha. Peraturan mengenai waktu istirahat bagi pekerja serta hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah tertulis dalam pasal 85 Undang-Undang Tenaga Kerja No. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja UU No. Waktu lembur kerja bagi pekerja boleh dilakukan maksimal 3 jam dalam satu hari. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan bab i ketentuan umum pasal 1 bab ii landasan, asas dan tujuan pasal 2 - 4 bab iii kesempatan dan perlakuan yang sama pasal 5 - 6 bab iv perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan pasal 7 - 8 bab v pelatihan kerja pasal 9 - 30 bab vi penempatan tenaga kerja pasal 31 - 381. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan yang seimbang antara pekerja dan pengusaha. 13 Tahun 2003 Pasal 86 (1). Umar Kasim. 13 Tahun 2003) sebagai Undang-Undang payung bagi masalah-masalah yang terkait dengan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan. id Change Language Ubah Bahasa. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besaran pesangon diatur sebesar 32 kali gaji. Demikian halnya, Kepmenaker No. Jika pada saat prosesnya terjadi kejanggalan, maka sebagai karyawan Anda berhak untuk mendiskusikannya ke Dinas Tenaga Kerja setempat agar mendapatkan penyelesaian atau solusi yang pasti. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang No. Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) menyebutkan:. 38 boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima oleh pekerja. Undang-Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja atau pekerja adalah UU No. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penerbit : Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 13/2003 (UUK) Dalam pasal ini diatur mengenai istirahat mingguan, pasal 79 ayat 2 huruf b UUK menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu. 2 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca. 00. d. Penulis telah membuat link-link ringkasan / rangkuman Undang-Undang No 13 Tahun 2003 agar mempermudah pencarian sesuai yang dibutuhkan. Undang-Undang Tenaga Kerja no. Asrama No. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. . Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. KOMPAS. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru, menimbulkan banyak peluang. PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Undang-Undang No. Undang-Undang Tenaga Kerja no. HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan Pelaksanaannya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 11, LN. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Lembaga Pekerja. Pengertian Ketenagakerjaan Menurut Undang Undang.